Perda Rokok, Minim Sosialisasi,Minim Tindakan

Satu semester sudah Peraturan Daerah (Perda) No 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR/KTM) menjadi bagian Kota Surabaya –sejak berlaku 22 Oktober 2009. Namun,fakta menunjukkan bahwa kehadiran peraturan itu kalis.

Ketika Perda digodok DPRD Surabaya,enam bulan lalu, optimisme hampir seluruh elemen masyarakat di Surabaya membumbung tinggi, mulai dari warga di kampung-kampung sampai instansi pendidikan kompak berbondong-bondong melakukan sosialisasi besarbesaran. Namun, yah,meminjam istilah bahasa Jawa, itu semua hanya rogrog asem.Cuma euforia sesaat.Buktinya, setelah berjalan sekitar dua pekan, sosialisasi tersebut langsung melempem. Upaya mengingatkan terkait aturan merokok di Kota Pahlawan langsung kendor drastis hingga akhirnya lenyap tanpa bekas. Hal yang lebih memprihatinkan, Pemkot tidak pernah menindak pelanggar KTR/KTM sebagaimana yang diamanatkan Perda –misalnya,denda Rp1 juta atau kurungan tiga hari bagi mereka para pelanggar.

Kelonggaran inilah yang dimanfaatkan para perokok di Surabaya untuk mengabaikan peraturan tersebut. Jika ingin melihat langsung disepelekannya peraturan itu,datanglah ke tempat-tempat yang diatur Perda sebagai KTR/KTM. Contoh, areal pertamanan dan gedung pemerintahan. Di tempat-tempat itu masih banyak orang yang kebal-kebul seenaknya tanpa merasa bersalah, seolah-olah Perda itu tidak pernah ada.Begitu juga dengan sejumlah pegawai Pemkot Surabaya yang tidak mengindahkan aturan itu. Ironisnya,ini juga terlihat di gedung DPRD Surabaya,Jalan Yos Sudarso. Sebagai institusi yang memproduksi perda, mereka wajib hukumnya menaati aturan. Sayangnya, fakta berbicara miris.

Banyak anggota Dewan yang selalu sengaja ”mengasap” di ruang komisi.Sembari merokok, mimik inocent tetap melekat pada raut mereka, yang menggambarkan seolah apa yang mereka lakukan itu tidak salah. “Saya tidak tahu alasannya. Mengapa masih banyak pelanggaran yang dilakukan teman-teman (anggota Dewan),” Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Fatkur Rohman pun merasa heran dengan kondisi itu. Agar Perda No 5/2008 bisa diaplikasikan dengan maksimal,Fatkur meminta agar Pemkot,khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya resmi melakukan evaluasi. Tindakan tegas juga harus dilakukan setelah masa sosialisasi –atau masa di mana toleransi masih berlaku– telah habis. Dinkes pun tidak boleh tebang pilih dalam menerapkan aturan ini.

Siapa pun yang kedapatan melanggar, bahkan pejabat Pemkot maupun anggota DPRD sekali pun,sanksi harus dijatuhkan pada mereka. Dengan tindakan tegas seperti itu,menurut Fatkur,Perda bisa ngadek jejeg (berdiri tegak). Namun, jika tidak pernah ada tindakan nyata,peraturan itu tidak ubahnya seperti macan ompong, laiknya perda-perda yang menjamur di Surabaya ini. Untuk menegakan aturan,Dinkes harus bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan membuang jauh-jauh rasa sungkan.“Kalau tidak ada tindakan, mustahil Perda bisa diterapkan,” tegas Fatkur. Sebelum jatuh tindakan tegas, kaderPKSinimeminta,supaya Pemkot lebih dulu menyelesaikan semua kewajibannya.

Misal,membangun ruang-ruang KTR/KTM di semua tempat yang ditentukan. Terpenting, ruang-ruang itu harus layak. Jangan sampai tanpa ada desain atau membangunnya asal-asalan. Di DPRD Surabaya ruangan seperti itu memang sudah ada. Namun, bila dilihat dari kacamata kesehatan, ruang tersebut sangat tidak layak karena dibangun asalasalan. Kesannya,yang penting kewajiban sudah gugur, cukup. Ruangan tersebut tanpa cerobong asap maupun ventilasi yang membuat asap tidak bisa keluar. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surabaya ini mengingatkan, jika kewajiban tidak dipenuhi, jangan terlalu berharap Perda KTR dan KTM bisa diterapkan dengan baik.

“Jangan terlalu berlebihan dalam meminta, wongkewajiban belum dipenuhi.” Bagaimana Satpol PP yang punya kewenangan menindak? Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Arief Boedhiarto mengklaim, “Kami terus mengawal Perda (KTR/KTM) itu.” Arief berdalih,munculnya pelanggaran itu lantaran ada persepsi yang salah. Ini karena banyak masyarakat menilai Perda tersebut hanya main-main. Mereka pun cuek dan tidak mengindahkannya. Kesan cuek ini muncul karena sosialisasinya belum maksimal. Rambu-rambu larangan merokok pun masih sangat minim.“Kami lebih fokus sosialiasi, tindakan belum dilakukan dengan tegas,” paparnya. Minimnya fasilitas ruangan merokok yang disediakan pengelola di beberapa lokasi, seperti supermarket, fasilitas umum, serta perkantoran, juga menjadi persoalan tersendiri.

Arief mengaku,selama ini sebenarnya banyak masyarakat yang tertangkap tangan sedang merokok di tempat umum yang masuk dalam KTR/KTM.“Namun,sebagian besar kami beri peringatan dan hanya delapan orang yang diteruskan ke pengadilan,”urainya. Kepala Dinkes Kota Surabaya Esty Martiana Rachmie mengakui, bahwa Pemkot belum optimal menerapkan Perda KTR/KTM. “Memang belum optimal,tetapi ada kemajuan,” kilahnya. Dia berpendapat, pelanggaran Perda masih bisa ditoleransi.Alasannya, pemberlakuan masih masuk semester awal dan belum adanya penindakan hukum. Esty mengungkapkan,dalam perda tersebut targetnya bukan tindakan, tapi edukasi dan pembinaan terhadap para perokok pemula maupun perokok tulen. Dinkes juga belum bisa memastikan kapan penelitian kuantitatif terhadap pelaksanaan Perda dan perilaku masyarakat dilakukan.

Namun,dia melihat secara kualitatif sudah mengalami peningkatan signifikan.“Ada kemajuan. Hampir semua lokasi KTR tersedia ruang merokok,”ujarnya. Pejabat berjilbab ini juga minta agar warga tidak takut menegur orang yang merokok di tempat umum. Dia pun mengaku, sering menegur orang-orang yang merokok sembarangan. Bahkan, dia juga sempat menegur manajemen salah satu pengelola hotel berbintang 5 di Surabaya karena tidak memasang ruang terbatas merokok dan tidak ada peringatan larangan merokok.“Jangan takut menegur orang. Kita dilindungi Perda,” tegasnya. Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Arif Afandi pun merasa pelaksanaan Perda KTR/KTM sudah ada kemajuan.“Saat ini tahap pembelajaran, tetapi kemajuan yang dialami sangat pesat,”ujarnya. Arif menuturkan,ke depan perda bisa diterapkan sempurna oleh Pemkot.

Dari analisa yang dilakukan, respons masyarakat terhadap peraturan ini sangat positif. Buktinya, di lokasi-lokasi kawasan merokok seperti mal dan supermarket telah tersedia ruang-ruang merokok. Namun, apa pun klaim yang dilontarkan beliau-beliau pembuat kebijakan itu, yang jelas fakta di Surabaya memperlihatkan pada banyak pihak bahwa Perda KTR/KTM itu seolah hukumnya makruh –dilakukan tidak apa-apa tidak dilakukan mendapat pahala– seperti Islam mengatur tentang rokok itu sendiri. (arief ardliyanto)
sumber : Seputar-Indonesia, 10 Mei 2010