Soroti Percepatan Sertifikasi Aset Pemkot
Soroti Percepatan Sertifikasi Aset Pemkot. Apakah mungkin dalam tiga tahun ke depan terkejar?
Media
Berita tentang kiprah Fatkur dan PKS
Pemkot Diharap Hadir Dalam Program Kampung Wani
Surabaya, (DOC) – Wacana Pemkot Surabaya untuk tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid III memantik reaksi DPRD Kota Surabaya. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman, salah satu yang menjadi evaluasi serius dari tiga periode PSBB adalah perihal edukasi dan implementasi dalam menjaga protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui, kata dia, inti dari […]
Dukung PSBB, FPKS Minta Data MBR Dinaikkan hingga 400 Ribu KK
KAMPUNGBERITA.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya mendukung langkah Pemprov Jatim yang mengajukan usulan pemberlakuakn Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Surabaya. FPKS menilai, data terkonfirmasi positif di Kota Surabaya setiap hari bertambah. Untuk itu, FPKS menilai sudah tepat apabila PSBB diberlakukan
Wakil Ketua Fraksi PKS Berharap Banggar dan Tim Anggaran Pemkot HAsilkan Keputusan Strategis
JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Langkah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, eksekutif dan Lgislatif melakukan rapaat koordinasi membahas perkara anggaran penanganan Covid-19. Diharapak dalam rapat tersebut bisa menghasilkan keputusan yang strategis dalam upaya menekan penyebaran virus corona. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rahman yang juga sebagai Wakil Ketua fraksi PKS berharap dalam rapat yang dgelar secara telekonferen […]
PKS Minta Penambahan MBR dan Insentif Tenaga Medis
Surabaya, Bhirawa
Fraksi PKS mendorong Rencana Rapat Banggar dan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada hari Senin ( 20/4 ) bisa menghasilkan keputusan strategis dalam menghadapi pendemi Covid-19 terutama setelah ada kesepakatan Gubernur Jawa Timur dan tiga kepala daerah Surabaya raya (Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,red) untuk mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada menteri kesehatan RI.
Penambahan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang harus dikaver BLT dan insentif bagi tenaga medis menjadi isu yang akan diperjuangkan FPKS dalam rapat Banggar tersebut.
Penanggulangan Covid-19: Pemkot Surabaya Pangkas Semua Anggaran
SURABAYA, JB.News – Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan rasionalisasi anggaran. Mereka mengalihkan anggaran Pembangunan kota yang tidak mendesak untuk penganggulangan wabah Covid-19. Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyebutkan bahwa ada dua pengadaan lahan untuk dua proyek yang tak jadi realisasi tahun ini. Anggarannya akan dialihkan […]
250.000 Warga Surabaya Dapat Jatah Sembako per Bulan, ODP dan Keluarga Dapat Makan 3 Kali Sehari
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Warga terdampak virus Corona atau Covid-19 di wilayah Surabaya dijatah beras 20 kg per bulan bertambah. Selain semua warga tidak mampu yang terdaftar dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja harian dan golongan masyarakat yang lain juga berhak atas pasokan sembako ini. Saat ini, warga di luar MBR itu masih dalam hitungan Pemkot dan […]
Minta Pemkot Komunikasi dengan Perusahaan
Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Jalin Komunikasi dengan Perusahaan untuk Penanganan Covid-19
KAMPUNGBERITA.ID – Komisi A DPRD Surabaya meminta data para pemberi bantuan penanganan Covid-19 (Corona), terutama dari pihak ketiga yang kabarnya sudah mulai berdatangan. Dalam rapat dengar pendapat melalui video teleconference dengan Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya Rabui (8/4), Komisi A juga berharap perusahaan pemberi bantuan bisa langsung mendistribusikan ke masyarakat.
Mudahkan Pelayanan Pertanahan Kelurahan
Pemkot punya cara baru untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait urusan pertanahan di kelurahan. Lurah terkadang tidak berani mengambil keputusan ketika riwayat tanah tak jelas atau surat hak miliknya dobel. Karena itu, akan ada digitalisasi arsip pertahanan. Ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif terlibat di dalamnya. Yakni, bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta […]
Aparat Kelurahan Sering Berurusan dengan Inspektorat
Pelanggaran yang paling banyak ditindak Inspektorat Surabaya ada di tingkat kelurahan. Fakta itu terungkap saat komisi A mengundang inspektorat dalam pembahasan RAPBD 2020 kemarin (2/11). Kalangan dewan khawatir karena tahun depan aparat kelurahan mengelola anggaran musrenbang Rp 413 miliar. Lurah dan jajarannya diberi kewenangan layaknya dinas. Mereka menunjuk konsultan perencana proyek, kontraktor, hingga konsultan pengawas. […]