Berita tentang kiprah Fatkur dan PKS
Surabaya, (DOC) – Wacana Pemkot Surabaya untuk tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid III memantik reaksi DPRD Kota Surabaya. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman, salah satu yang menjadi evaluasi serius dari tiga periode PSBB adalah perihal edukasi dan implementasi dalam menjaga protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui, kata dia, inti dari […]
KAMPUNGBERITA.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya mendukung langkah Pemprov Jatim yang mengajukan usulan pemberlakuakn Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Surabaya. FPKS menilai, data terkonfirmasi positif di Kota Surabaya setiap hari bertambah. Untuk itu, FPKS menilai sudah tepat apabila PSBB diberlakukan
JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Langkah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, eksekutif dan Lgislatif melakukan rapaat koordinasi membahas perkara anggaran penanganan Covid-19. Diharapak dalam rapat tersebut bisa menghasilkan keputusan yang strategis dalam upaya menekan penyebaran virus corona. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rahman yang juga sebagai Wakil Ketua fraksi PKS berharap dalam rapat yang dgelar secara telekonferen […]
Surabaya, Bhirawa
Fraksi PKS mendorong Rencana Rapat Banggar dan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada hari Senin ( 20/4 ) bisa menghasilkan keputusan strategis dalam menghadapi pendemi Covid-19 terutama setelah ada kesepakatan Gubernur Jawa Timur dan tiga kepala daerah Surabaya raya (Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,red) untuk mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada menteri kesehatan RI.
Penambahan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang harus dikaver BLT dan insentif bagi tenaga medis menjadi isu yang akan diperjuangkan FPKS dalam rapat Banggar tersebut.
SURABAYA, JB.News – Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan rasionalisasi anggaran. Mereka mengalihkan anggaran Pembangunan kota yang tidak mendesak untuk penganggulangan wabah Covid-19. Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyebutkan bahwa ada dua pengadaan lahan untuk dua proyek yang tak jadi realisasi tahun ini. Anggarannya akan dialihkan […]
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Warga terdampak virus Corona atau Covid-19 di wilayah Surabaya dijatah beras 20 kg per bulan bertambah. Selain semua warga tidak mampu yang terdaftar dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja harian dan golongan masyarakat yang lain juga berhak atas pasokan sembako ini. Saat ini, warga di luar MBR itu masih dalam hitungan Pemkot dan […]
Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Jalin Komunikasi dengan Perusahaan untuk Penanganan Covid-19
KAMPUNGBERITA.ID – Komisi A DPRD Surabaya meminta data para pemberi bantuan penanganan Covid-19 (Corona), terutama dari pihak ketiga yang kabarnya sudah mulai berdatangan. Dalam rapat dengar pendapat melalui video teleconference dengan Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya Rabui (8/4), Komisi A juga berharap perusahaan pemberi bantuan bisa langsung mendistribusikan ke masyarakat.
Pemkot punya cara baru untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait urusan pertanahan di kelurahan. Lurah terkadang tidak berani mengambil keputusan ketika riwayat tanah tak jelas atau surat hak miliknya dobel. Karena itu, akan ada digitalisasi arsip pertahanan. Ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif terlibat di dalamnya. Yakni, bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta […]
Pelanggaran yang paling banyak ditindak Inspektorat Surabaya ada di tingkat kelurahan. Fakta itu terungkap saat komisi A mengundang inspektorat dalam pembahasan RAPBD 2020 kemarin (2/11). Kalangan dewan khawatir karena tahun depan aparat kelurahan mengelola anggaran musrenbang Rp 413 miliar. Lurah dan jajarannya diberi kewenangan layaknya dinas. Mereka menunjuk konsultan perencana proyek, kontraktor, hingga konsultan pengawas. […]
Komisi Pemilihan Umun (KPU) Surabaya berharap respons cepat pemkot dan DPRD terkait dengan usulan tambahan anggaran Rp 16,6 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan tahun depan unhık tarnbahan honorarium panitia pelaksana ad hoc. Sebab, ada perubahan aturan lama dan baru terkait dengan honorarium itu. Anggota KPU Surabaya Divisi Keuangan, Umum Logistik, dan Rumah Tangga Naafila Astri Swarist […]