Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, ada dua pemanfaatan prioritas dakel. Yakni, pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat.
NAMUN faktanya, porsi dakel tahun anggaran 2022 Surabaya yang telah ditetapkan sebesar Rp 417 miliar, banyak termakan di sektor pembangunan infrastruktur dan permakanan. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat masih minim. “Khusus dana permakanan, di beberapa kelurahan mengambil porsi 30 sampai 50 persen anggaran, bisa Rp 600 juta sampai Rp 1,2 miliar mendorong pemkot agar ke depan bisa mempertimbangkan anggaran permakanan dikembalikan ke dinas sosial,” ujarnya, Kamis (25/11). Dengan begitu, menurutnya anggaran dakel dapat dipergunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Utamanya pemulihan ekonomi warga dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Sedangkan untuk pembagian porsi anggaran tidak sama rata. Tergantung jumlah RT dan RW di setiap kelurahan. Ada rumus yang mengatur. Dakel diambil 5 persen dari total APBD yang ditetapkan. Maka untuk tahun 2022, kelurahan di Surabaya bisa mendapat Rp 3-4 miliar perKelurahan
Disinggung mengenai kemungkinan adanya penyelewengan dakel, Fatkur tak membantah. Namun langkah-langkah preventif telah dilakukan pemkot. Salah satunya dengan menggandeng jajaran samping seperti kejaksaan dan kepolisian untuk memonitoring. “Itu sudah dilakukan oleh pemkot sebagai bentuk antisipasi. Karena kelurahan minimal mendapat Rp 2,5 miliar, ini angka yang tidak sedikit. Jika kemudian terjadi penyelewengan, kami di dewan juga akan turun mengawasi,” tegasnya. Bahkan 2022 nanti, Komisi A DPRD Surabaya akan melakukan sampling di beberapa kelurahan. Tujuannya untuk melihat sejauh mana penggunaan dankel tersebut termanfaatkan.
Selain itu, transparansi penggunaan dankel menurut Fatkur juga penting untuk diterapkan. Misalnya, ada papan informasi terkait suatu pembangunan infrastruktur yang ditayangkan di kantor kelurahan. Sehingga dengan begitu masyarakat dapat ikut memonitor serta penggunaan dankel dapat diketahui pemanfaatannya. “Usul saya, semisal ada pembangunan lalu sudah terpilih pemenang penyedianya maka itu dipublikasikan saja. Supaya masyarakat tahu, RT-RW ikut memonitor. Jadi keterbukaan ini penting sebagai pintu pengawasan dankel,” ungkap dia. Sekali lagi, Fatkur menegaskan bahwa dakel yang dicairkan tahun depan tidak sedikit. Yakni, Rp 417 miliar. Sehingga dibutuhkan pengawasan secara berkala. “Taruhlah Rp 3 miliar per kelurahan. Untuk permakanan Rp 1 miliar. Lalu Rp 2 miliar untuk pembangunan dan yang bersifat fifi sik. Tentu itu uang yang sangat besar buat kalangan bawah. Jadi ini godaan yang menurut saya perlu diantisipasi dengan pengawasan secara berkala,” pungkas wakil rakyat dari PKS ini. (mg3/udi/nov)
