Salah Satu Program Bagian ORTALA (Organisasi dan Tata Laksana) Pemkot Surabaya yaitu Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, mendapat sorotan dari Komisi A. Program yang menyedot anggaran sebesar 370.601.400 tersebut patutlah dievaluasi mengingat masih banyaknya keluhan warga akan pelayanan aparatur pemerintah yang jauh dari harapan.
Karenanya, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Komisi A DPRD Kota Surabaya terus tidak hentinya mendorong agar pemerintah kota Surabaya secara rutin melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat, tidak hanya pada level kota tapi sampai pada level kelurahan. Kenapa? karena intensitas pelayanan sangatlah tinggi di tingkat kelurahan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi atas diimplementasikannya program ini di tingkat kelurahan, yaitu pengukuran IKM di Seluruh Puskesmas (sudah selesai) dan di kantor Kelurahan (sedang proses), namun untuk ke depan saya berharap komisi A bisa dilibatkan dalam penentuan content surveynya sehingga masukan-masukan masyarakat bisa kita suarakan”, ujar Fatkur Rohman, anggota Komisi A dari Fraksi PKS.
Dalam rangka memperkuat analisa hasil survey IKM ini, komisi A juga mendorong agar di setiap kantor kelurahan bisa ditambah alat seperti touch screen sehingga masyarakat bisa terlibat secara “real time” menganalisa pelayanan dengan tinggal menekan tombol “puas” atau “tidak puas”.
“Bahkan kami juga mengusulkan agar Dinas Informasi dan Komunikasi bisa mewujudkan pemasangan CCTV di kantor-kantor kelurahan. Ini dalam rangka memberikan dorongan agar ada peningkatan kualitas pelayanan, aparatur tidak bisa semena-mena sebagaimana beberapa temuan dimana beberapa warga tidak segera dilayani malah aparatur keluarahan sibuk baca koran atau melakukan aktivitas yang lain, “pungkas Fatkur.
