Surabaya, Bhirawa
Fraksi PKS mendorong Rencana Rapat Banggar dan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada hari Senin ( 20/4 ) bisa menghasilkan keputusan strategis dalam menghadapi pendemi Covid-19 terutama setelah ada kesepakatan Gubernur Jawa Timur dan tiga kepala daerah Surabaya raya (Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,red) untuk mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada menteri kesehatan RI.
Penambahan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang harus dikaver BLT dan insentif bagi tenaga medis menjadi isu yang akan diperjuangkan FPKS dalam rapat Banggar tersebut.
Anggota DPRD Surabaya asal PKS, Fatkur Rohman menyebut putusan Banggar menjadi titik tolak penanganan Covid-19 di Surabaya.
“Usulan perubahan anggaran terutama terkait MBR dan insentif bagi tenaga medis juga sebagai satu respon atas kesepakatan Wali kota Surabay dengan Gubernur beserta dua daerah lain untuk segera mengusulkan pemberlakuan PSBB ke Kementerian Kesehatan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” ujarnya.
Salah satu isu strategis yang diharapkan menjadinputusan penting Banggar dan TAPD nanti, lanjut Fatkur, Minggu(19/4) perihal MBR (Masyarakat Berpengahsilan Rendah), yang saat ini berbasis pantauan lapangan ada 250 ribu KK.
Fraksi PKS lanjut Fatkur menilai jumlah ini sangat kurang .” Ada 231 ribuan data MBR per Nopember 2019, Pemkot menganggarkan 250 ribu KK. Melihat kondisi saat ini jumlah MBR pasti naik, ” terang pilitikus kelahiran Bojonegoro ini.
Fatkur menyebut angka 350-400 ribu KK MBR mengingat banyak sekali warga yang terdampak pendemi Covid-19 dan kemudian menjadi tidak mampu di masa-masa seperti ini.
Namun agar data darurat tidak tercampur dengan data MBR reguler, Fatkhur setuju data tersebut tetap dipisah dengan sata MBR lama.
Terkait penambahan data MBR akibat pendemi Covid-19, Fatkhur mengusulkan ada mekanisme pendaftaran mandiri secara on line langsung oleh masyarakat ke Pemkot tanpa melalui RT /RW.
“Ya seperti kartu pra kerja kan bisa, tidak perlu lagi membebani pengurus RT/RW untuk keliling mendata warganya. Kondisi sekarang perlu physical distancing,” tambah Fathur.
Terkait pendaftaran MBR on line ini Fatkhur mengusulkan agar Pemkot membuat aplikasi on line yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan gratis.
“Dan saya mendorong agar Dinas KOMINFO membuat aplikasi pendaftaran MBR secara mandiri lewat HP/On line, agar warga tidak perlu keluar rumah, surat pengantar RT dan RW pun bisa dilakukan secara On line”, Tambah Fatkur, wakil ketua Fraksi PKS Kota surabaya.
Selain isu jumlah MBR, FPKS lanjut Fatkur juga mengusulkan anggaran insentif bagi tenaga medis serta support untuk keluarga tenaga medis yang bertugas.
“Dan yang terakhir, saya berharap, forum banggar dan TAPD bisa menetapkan anggaran Insentif untuk tenaga medis serta support suplemen utk keluarga para tenaga medis.Kalau ini diistilahkan perang, para tenaga medis adalah para pasukan dan mereka harus betul-betul di jaga kondisinya dan diberikan support materiil dan moril, mereka para pejuang di era corona ini,” tutupnya. [gat]
