SURABAYA, JB.News – Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan rasionalisasi anggaran. Mereka mengalihkan anggaran Pembangunan kota yang tidak mendesak untuk penganggulangan wabah Covid-19.
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyebutkan bahwa ada dua pengadaan lahan untuk dua proyek yang tak jadi realisasi tahun ini. Anggarannya akan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Hanya pengadaan tanah untuk Makam Waru Gunung yang tetap berjalan. Penganggaran untuk proyek lain akan kami alihkan untuk penanganan corona,” jelasnya, Senin (13/04/2020).
Untuk pengadaan lahan rencana pembangunan makam itu dinilai mendesak dan tetap direalisasikan. Namun, proyek besar lain yakni pembangunan lapangan olahraga dan Park and Ride ditunda realisasinya.
Untuk membangun dua proyek itu juga membutuhkan pengadaan lahan. Karena musibah corona, keduanya dipastikan tidak direalisasikan tahun anggaran 2020. Tidak ada belanja modal untuk keduanya.
Hasil rapat online sebelumnya dengan Komisi A DPRD Surabaya, DPBT meyampaikan akan merasionalisasi anggaran senilai Rp 172 M untuk program penanganan Covid-19. Ratusan miliar anggaran ini akan dialihkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Surabaya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman menyebut sudah seharusnya dilakukan rasionalisasi anggaran APBD 2020.
Apalagi dalam rapat paripurna yang dilakukan secara online dengan teleconfrence, Wali Kota Surabaya Tri Rismharini dan DPRD sepakat menganggarkan khusus untuk penanganan musibah Covid-19.
“Saat ini juga banyak pekerja yang dirumahkan. Belum lagi warga yang akan kesulitan ekonomi karena dampak corona juga harus mendapat bantuan. Anggaran harus dialihkan,” kata Fatkur.
Senada, Imam Syafi’i, anggota Komisi A yang lain, menekankan agar komposisi anggaran di semua OPD harus dilakukan rasionalisasi untuk penanganan corona.
“Pos anggaran di semua OPD harus dialihkan,” katanya.
Program-program yang belum dijalankan dan tidak urgen harus dialihkan. Sementara jika memang tak urgen dan sudah dianggarkan tahun ini harus ditunda.
Menurut Imam, anggarannya digeser atau dialihkan untuk penanganan corona yang memerlukan anggaran besar. Karena lebih penting adalah semua anggaran untuk penanganan corona harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Dalam membuat program, Pemkot tidak mengedepankan sisi kecepatan dan efisiensi tapi juga harus tepat dan hasilnya bisa diukur,” pungkasnya. ( Yud)
