suarasurabaya.net| Selain disambati tentang pelayanan publik dan realisasi pembangunan pavingisasi, reses anggota DPRD Kota Surabaya juga diwarnai dengan protes warga terkait program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.
Hal ini tampak dalam jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) yang dilakukan FATKUR ROHMAN anggota DPRD Surabaya dari FPKS di Balai RW 6 Tambak Asri Morokrembangan Kecamatan Krembangan, Jumat (30/04). FATKUR disambati warga terkait mubadzirnya beberapa program pelatihan yang ditujukan untuk warga Krembangan, khususnya Tambak Asri.
BANDI warga Tambak Asri mengeluhkan, program pelatihan dari Pemkot untuk warga terkesan asal jalan. “Contohnya, pelatihan dari Dinas Sosial kepada para PSK di lingkungan sini tidak pernah ada kelanjutannya,”kata BANDI di sela-sela Forum Jasmas.
Ini berakibat bahwa pelatihan itu menjadi sia-sia. Contoh lainnya, lanjutnya, pelatihan untuk warga miskin yang hanya lip service saja. “Pelatihan yang diadakan Bapemas-KB kepada warga miskin di sini juga bernasib sama, hanya diiming-imingi uang transport tapi setelah pelatihan juga menganggur lagi, tidak ada pengawalan yang jelas,”tambahnya.
Mendengar hal ini, FATKUR berjanji akan menyampaikan kepada dinas yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut anggota komisi D ini, Dewan selalu meminta Pemkot lebih serius dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
“Intervensi semestinya harus menyentuh pada taraf bantuan alat dan permodalan bukan berhenti hanya dalam hal pelatihan saja apalagi iming-iming uang transport pelatihan. Bayangkan, anggaran milyaran rupiah akan sia-sia kalau pelatihan-pelatihan seperti yang dilaporkan tadi masih terjadi,”ungkap ketua Fraksi PKS ini.
Dewan akan mendesak sinergi tiga dinas, yakni Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UMKM bisa ditingkatkan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. “Kalau pelatihan yang muspro ini masih terjadi, bisa jadi anggaran tersebut akan kita evaluasi,”pungkas FATKUR anggota legislatif PKS dari Dapil 1. (tin)
