Terkait wacana penutupan lokalisasi Dolly oleh pemerintah propinsi Jawa Timur yang kini tengah ramai dibicarakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Surabaya menawarkan solusi yang lebih integratif. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman menyatakan, langkah penutupan secara frontal tak akan menyelesaikan persoalan dan justru akan menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih membahayakan. Pasalnya dikuatirkan justru akan terjadi penyebaran prostitusi yang bakal semakin sulit dideteksi.
Hal tersebut jauh lebih membahayakan karena penanganannya akan jauh lebih sulit ketimbang saat ini. Fatkur Rohman justru melihat bahwa ide walikota surabaya Tri Risma Hariniyang akan melakukan tahapan-tahapan penanganan lebih dulu bisa digabungkan dengan ide gubernur Jawa timur, pak dhe karwo, yang ingun menutup dolly, jadi ada tahapan-tahapan sebelum akhirnya tetap dilakukan penutupan. Meskipun diakui langkah itu sendiri selama ini juga belum maksimal.
“Ini tidak hanya masalah kemiskinan, tapi juga masalah moral, bahkan ada yang karena jebakan dari mucikari dan sebagainya. Permasalahan mereka harus diklasifikasi dan harus dikaji secara integral kemudian diputuskan langkah-langkah seperti apa sampai dengan taraf penutupan”, kata Fatkur Rohman.
Fatkur Rohman mengatakan, step penutupan adalah langkah terakhir dari persoalan sosial ini. Pemprov harus jeli mencari solusi agar para PSK nantinya tidak kemudian meluber tidak jelas kekampung-kampung. Hal ini, kata Fatkur Rohman, justru akhirnya berbahaya bagi masyarakat khususnya di Surabaya dan indikasi itu sudah ada misalnya di daerah Tegalsari. Untuk itu perlu membuat kanal-kanal atau solusi yang disesuaikan dengan permasalahan masing-masing PSK dan juga untuk orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis prostitusi itu. Setelah itu, kata Fatkur Rohman, baru mungkin bisa dilakukan dilakukan penutupan Dolly.
Wacana tentang penutupan lokalisasi Dolly mengemuka, menyusul rencana Pemprov Jatim yang segera merealisasikan rencana penutupan tersebut. Bahkan kabarnya Gubernur Jatim Soekarwo telah menunjuk wakilnya, Saifullah Yusuf untuk segera mengambil langkah persiapan guna pelaksanaan rencana itu.
