SURABAYA (SINDO) – Mulai kemarin, beberapa anggota DPRD Kota Surabaya mulai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah yang tak terlalu penting. Ada 21 anggota Dewan yang mulai melaksanakan kunker sejak kemarin.
Mereka adalah 10 anggota Komisi D yang melancong ke Gianyar dan Denpasar,Bali,dan 10 anggota Komisi B melancong ke Batam. Selain itu, rencananya 11 anggota Komisi C hari ini akan berangkat ke Denpasar. Jadi,total anggota DPRD Kota Surabaya yang melancong ke luar daerah adalah 31 orang. Kendati bertajuk studi banding, nuansa rekreasi lebih terasa kental dalam kunker itu. Ini lantaran materi yang dibahas dalam agenda kunjungan tersebut tidak begitu mendesak.
Misalnya tentang pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan pajak, penataan reklame, serta pengelolaan pariwisata. Kenyataan inilah yang mengundang tanda tanya. Bahkan, sebagian anggota Dewan lain yang tak ikut kunker menilai kunjungan tersebut tidak begitu perlu. Pasalnya,mereka menilai daerah yang dikunjungi tersebut tidak lebih baik dari Surabaya.
Sementara anggaran untuk kunker tersebut juga begitu tinggi. Anggota Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) Akhmad Suyanto mengatakan, sepanjang kunjungan tersebut bermanfaat besar untuk pembangunan Surabaya, itu tidak jadi masalah. Sebaliknya jika tidak ada sesuatu yang mendesak, percuma kunjungan tersebut dilakukan. ”Kami melihat Kota Surabaya sudah cukup bagus bila dibandingkan dengan daerah- daerah (yang dikunjungi) itu. Bahkan, Kota Surabaya sendiri layak untuk dijadikan percontohan bagi daerah lain.
Jadi, ini hanya akan membuang energi,” katanya. Pernyataan Suyanto tersebut diamini oleh anggota Komisi B DPRD Yuliyani. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap, tidak ada yang terlalu istimewa dari sejumlah daerah tersebut sehingga tidak pas jika harus dijadikan percontohan. Itu sebabnya, dia memilih tidak ikut dalam rombongan kunjungan itu.
”Karena tidak ada sesuatu yang mendesak,saya memilih tidak ikut,”katanya singkat. Sejumlah anggota Komisi B dan C yang ikut dalam kunker sendiri hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi.Meski demikian, Kepala Bidang Informasi dan Protokoler Sekretariat Dewan (Setwan) Sri Ambarrukmi mengatakan, kunjungan Komisi B dan C tersebut sudah diagendakan jauh hari sebelumnya.
Bahkan, kegiatan tersebut sempat tertunda lantaran peraturan wali kota (perwali) tentang kunjungan kerja belum turun. Karenanya, dia menganggap tidak masalah. ”Perwali kunker DPRD baru selesai beberapa minggu lalu. Jadi, ini baru bisa digelar,”imbuhnya. Mengenai anggaran kunker tersebut, Ambarrukmi tidak menyebutkan secara pasti.
Namun dia memperkirakan, alokasi tersebut kurang lebih mencapai Rp100 juta. Dengan asumsi masing-masing anggota mendapat jatah Rp2 juta. Jumlah tersebut belum termasuk untuk kebutuhan akomodasi dan tiket perjalanan selama empat hari. (ihya’ ulumuddin)
