Keresahan Bisa Diatasi Bila Ada Koordinasi

Surabaya, portalnasional.co – Bantuan kebutuhan pokok yang akan disalurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai bergejolak.

Bantuan yang akan didistribusikan hari ini melalui Kecamatan dan Kelurahan ke warga merupakan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jadi bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Fatkur Rohman Wakil Ketua Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Masih kata Fatkur, bantuan paket kebutuhan pokok yang akan diberikan ke MBR terdiri dari beras, mie instan, kering tempe, bumbu pecel dan juga abon.

“Saya berharap Pemkot memastikan sosialisasi secara utuh kepada warga, termasuk juga mengontrol betul pendataan mana yang sudah menerima dan belum,” terang Fatkur.

“Bagaimanapun juga, suatu hal yang wajar di saat seperti ini, pendistribusian yang tidak bersamaan bisa memicu sensitifitas di lapangan, sebab semua sama-sama membutuhkan,” jelasnya.

Perlu diketahui, persoalan itu muncul dipermukaan, karena tidak sedikit warga yang menanyakan seputar bantuan tersebut ke pengurus kampung.

Semua itu dikarenakan MBR ada yang diberi bantuan dan di sisi lain malah ada yang tidak mendapat bantuan sama sekali.

Fatkur berpendapat, hal itu dapat diselesaikan bilamana Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan DPRD Surabaya.

Sehingga tidak menimbulkan keresahan juga kebingungan dalam pendistribusian kebutuhan pokok ke MBR selama diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).