SURABAYA — Dugaan pemotongan tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Babat Jerawat II diusut terus. Setelah Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengaku tidak tahu, Fraksi PKS DPRD Surabaya akan menelusuri ke lapangan.
Dalam hearing di Komisi D, laporan beberapa GTT yang mengaku tunjangannya disunat, telah menghadirkan semua pihak baik Dinas Pendidikan dan pihak kepala sekolah. Namun dalam pertemuan itu, terungkap jika pihak sekolah (Kepala Sekolah) merasa tak melakukan potongan, karena dari laporan yang ada, semua tunjangan diterima utuh oleh GTT yang ada di sekolahnya.
Bahkan terungkap juga dari data penerimaan tunjangan itu tak ditandatangani kepala sekolah, hanya diberi stempel sekolah saja. Ini menunjukkan jika ada oknum yang bermain dari pemberian tunjangan GTT tersebut.
Menurut Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman yang juga anggota Komisi D, dengan diturunkannya tim dari Dinas Pendidikan yang akan mengusut hal tersebut, diharapkan antara pihak sekolah, dinas tidak lagi saling curiga. ‘’Namun yang perlu diusut, dimana pemotongan itu terjadi. Apakah dilakukan di dinas, sekolah atau justru pemotongan itu dilakukan oknum tertentu. Kemarin saat hearing, pihak dinas mengaku jika seluruh anggaran untuk tunjangan GTT telah ditransfer ke rekening sekolah. Sedang pihak kepala sekolah mengaku tak memotongnya karena ada laporan penerimaannya. Para GTT sendiri ngotot jika mereka menerima tunjangan itu tidak penuh karena ada pemotongan sampai Rp 300 ribu,’’ tandas Fatkur.
Fatkur justru menduga jika ada orang yang bermain atas pemberian tunjangan tersebut. Orang atau oknum itu membuat duplikat dokumen laporannya. Kepolisian juga harus turun untuk menyelidiki kasus ini. ‘’Kejadian seperti ini memang harus menjadi acuan sekolah lain agar tak bermain dalam hal pemberian tunjangan,’’ ungkap Fatkur.
Sementara, untuk memantau perkembangan penyelidikan kasus itu, Komisi D meminta kepada tim yang dibentuk dinas harus selalu memberikan laporan kerjanya. Tujuannya agar Komisi D bisa memantau perkembangan kasusnya. ‘’Kita berharap, kasus ini segera selesai atara satu sampai dua pekan,’’ harap dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi D Baktiono, membeberkan data dugaan pemotongan tunjangan GTT. Dari data itu, diketahui ada delapan GTT di SDN Babat Jerawat II yang dipotong. Pemotongan itu berlaku untuk tunjangan Januari-Juni 2010 sebesar Rp 310.000. Seharusnya, masing-masing GTT menerima Rp 1.710.000, namun diberikan hanya sebesar Rp 1.400.000. Ironinya, ada juga GTT yang hanya menerima tunjangannya sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Baktiono pun menyerahkan daftar penerima tunjangan prestasi non-PNS.
Dalam daftar yang berstempel sekolah, tak ditandatangani kepala sekolah. Sementara para penerima membuat surat pernyataan bahwa mereka telah menerima tunjangan secara penuh. Hal itulah yang diduga ada pemotongan. “Ini mengindikasikan adanya pemotongan. Kenapa harus membuat surat pernyataan,” tanya Baktiono.
Ternyata tak sekadar membuat surat pernyataan, GTT juga mendapat ancaman agar mau menerima dana yang diberikan (telah dipotong). Jika tak mau menerimanya, maka dana itu akan dikembalikan ke kas daerah.n do
