Rapat LKPJ Walikota 2013 Bersama Dinas Kesehatan

Rapat diselenggarakan hari Senin, 12 Mei 2014 di ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya. Capaian secara umum dari Dinas Kesehatan untuk program tahun 2013 adalah tercapai dengan baik. Mencapai 85,76 %. Beberapa yang tidak terserap adalah program DAK. Dikarenakan stock obat di pemerintah kota masih ada sehingga beberapa anggaran di DAK tidak terpakai dan akan dipakai di tahun berikutnya yaitu 2014.

Total Puskesmas Induk ada 62 Puskesmas. Jumlah Puskesmas Induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap sampai tahun 2013 adalah 19 unit. Sedangkan target menurut RPJMD adalah 17 unit. Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi Puskesmas Induk ada 9 unit, dari target 6 unit.

19 Puskesmas Rawat Inap :

1. Puskesmas Simomulyo 2. Puskesmas Tanjung Sari 3. Puskesmas Banyu Urip 4. Puskesmas Dukuh Kupang 5. Puskesmas Jagir. 6. Puskesmas Siwalan kerto. 7. Puskesmas Medokan Ayu. 8. Puskesmas Mulyorejo. 9. Puskesmas Tanah Kali Kendiding. 10. Puskesmas Sidotopo wetan. 11. Puskesmas Krembangan Selatan 12. Puskesmas Dupak 13. Puskesmas Gunung anyar 14. Puskesmas Manukan Kulon 15. Puskesmas Balong Sari 16. Puskesmas Sememi 17. Puskesmas Wiyung 18. Puskesmas Pakis 19. Puskesmas Kedurus

9 Puskesmas pembantu yang jadi Puskesmas Induk

1. Puskesmas Keputih 2. Puskesmas Tambak Wedi 3. Puskesmas Bulak Banteng 4. Puskesmas Made 5. Puskesmas Siwalan Kerto 6. Puskesmas Kalijudan 7. Puskesmas Bangkingan 8. Puskesmas Morokrembangan 9. Puskesmas Lontar

Mengingat beberapa target SKPD yang tercapainya melebihi 100 %, menurut saya ini justru menjadi masukan bagi pansus RPJMD ke depan agar lebih teleti dalam menentukan target-target di masing-masing SKPD. Potensi-potensi harus digali secara obyektif.

Dalam pembahasan LKPJ bersama Dinas Kesehatan, saya mengangkat Indikasi penyimpangan program PMT Lansia. Dimana ada temuan di 2 titik RW di kec Gubeng. Berbasis laporan lapangan, memang pada faktanya tidak semua lansia hadir pada saat pertemuan 1 pekan sekali disaat ada pembagian PMT kepada mereka. Misal ada 100 lansia terdaftar di sebuah RW, yang datang rutin tiap pekan tidak lebih dari 50-60 orang. Tapi anehnya ada temuan bahwa di absensi Puskesmas, tercatat hadir 100 orang, dana terserap semua. Seorang warga lansia mengatakan bahwa beliau memang jarang hadir pertemuan dan tidak mendapatkan PMT, padahal kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa kalau ada lansia yang tidak hadir maka harus diantar e rumahnya, bahkan ada pengakuan dari pengurus lansia bahwa memang yang mendapatkan PMT hanyalah yang hadir pertemuan, sisa anggaran dipakai utk pemenuhan kebutuhan lansia yang lain misal seragam, rekreasi atau aktivitas lansia lainnya. Tentu ini adalah penyimpangan, karena nomenkaltur anggaran adalah untuk PMT, tidak bisa bergeser ke alokasi yang lain. Saya mendorong Dinas kesehatan untuk mengusut.

Program BPJS menjadi sorotan juga oleh komisi D Kota Surabaya mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di RS. Menurut Info Dinas Kesehatan, ada 27 RS yang bekerjasama dengan Pemerintah kota dalam rangka pelayanan kesehatan kepada warga kota Surabaya. Akan ada evaluasi berkala dengan komisi D.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, ada masukan dari komisi D bahwa ke depan, disetiap rumah sakit, dibuatkan semacam layar touchscreen yang bisa menjelaskan kepada warga masyarakat yang berencana akan berobat atau mendapatkan pelayanan bisa memahami statusnya dan kemudian prosedur untuk setiap status seperti apa. Misal, ada warga yang statusnya adalah warga miskin, pegang kartu jamkesmas..maka langkahnya bagaimana jika ingin berobat.dan jika ada warga yang miskin tapi tidak pegang kartu apa-apa sedangkan kondisi darurat perlu penanganan di sebuah RS, maka dengan membuka layar touchscreen di sebuah RS itu dia langsung bisa memahami prosedurnya, sehingga tidak terjadi lagi ada calon pasien yang lari dari loket ke loket atau tidak paham prosedur dan sudah terlanjur antri disebuah loket ternyata keliru loket. Syarat-syarat berbasis status pasien juga sangat jelas bisa didapatkan di layar touchscreen. Ini akan baik untuk pelayanan warga juga lebih memudahkan bagi karyawan di RS itu sendiri.