PKS Gelar Renungan Reformasi & Kebangkitan Nasional

Bertempat di depan kantor PKS Kota Surabaya, acara Renungan Reformasi & Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Tim Jaringan Mahasiswa DPD dibuat dalam suasana santai dengan model lesehan dan melibatkan sekitar 100 mahasiswa yang merupakan perwakilan dari berbagai kampus di Surabaya. Acara sengaja diadakan persis pada tanggal 21 Mei 2008 dan bertajuk ”QUO VADIS VISI REFORMASI” karena sekaligus memperingati 10 tahun lengsernya Suharto sebagai momen penting lahirnya Era Reformasi. Acara menghadirkan tiga narasumber yaitu Aribowo (Pengamat Politik dari UNAIR), Badarudin (eksponen 98) dan Ahmad Suyanto (eksponen 98).

Acara dimulai pada pukul 19.30 dengan Pemutaran film kebangkitan nasional dan reformasi 98 serta film fenomena sosial politik era reformasi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjut dengan menampilkan ”Musik anak Jalanan” yang dikomandani oleh ibu Sri Adiningsih dari Yayasan Insani, sebuah lembaga yang peduli pada anak jalanan.

Fatkur Rohman, ketua DPD PKS Kota Surabaya mengatakan dalam sambutannya : ” Apa yang kita dilakukan malam ini adalah Rentetan perayaan MILAD PKS yang ke-10 yang juga bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi. Realitas yang kita hadapi, baik secara nasional maupun secara regional dan lokal, menunjukkan bahwa masyarakat masih diselimuti oleh realitas kelemahan dan ketidakberdayan. Dengan kekuatan APBD 2,5 Trilyun, Pemkot Surabaya juga belum juga mampu mengentaskan kemiskinan bahkan angkanya justru cenderung naik. Data Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) menunjukkan bahwa tahun 2007 masih ada 431.331 jiwa (16 %) penduduk Miskin di Surabaya.
Penegakan supremasi Hukum juga masih menyisakan banyak masalah. Ketidaksiapan sistem dalam implementasi produk peraturan per-UU-an adalah sebagian masalahnya. Namun yang masih sering terasakan adalah 2 penyakit di bidang hukum yaitu mental korup aparat penegak hukum dan interferensi politik ke dalam proses hukum. Kasus Gratifikasi adalah contoh riil di Suarabaya. Sebagian masalah yang saya sebutkan menunjukkan bahwa Enam visi reformasi gerakan mahasiswa Mei 1998 belum tercapai. Sejak bulan Januari, secara nasional, kita telah menggulirkan program PKS Mendengar, kita sudah turun ke masyarakat mendengarkan permasalahan masyarakat. Persoalan yang kita hadapi hari ini memang tidaklah sederhana. Namun kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh mundur, kita harus berjuang memperbaiki nasib kita, kita harus yakin bahwa masa depan kita akan datang menjadi lebih baik.
DI Surabaya kita punya 3 kursi dari 45 kursi, kita belum punya fraksi mandiri namun masyarakat begitu berharap kita berbuat banyak seolah kita punya 10 kursi. Kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan justru menjadi tantangan kita ke depan. Memang kami menyadari bahwa untuk bangkit dari keterpurukan, tidak cukup dengan sebuah perenungan. Namun paling tidak acara perenungan malam ini bisa MEMBANGUN-kan kita yang mungkin sempat terlelap bahkan lupa akan tugas besar kita mengawal 6 visi Reformasi. PKS juga mengajak seluruh pemimpin negeri, seluruh stake holder negeri ini, semua elemen bangsa, untuk bisa menjadi bagian dari solusi, bersama-sama berjuang bangkit dari krisis dan keterpurukan.Bangkitlah Negeriku, HARAPAN itu Masih ada.”

Diskusi diawali oleh paparan Ahmad Suyanto yang mengingatkan bahwa 6 Visi Reformasi harus terus dikawal secara serius karena itu adalah amanah Pejuang Reformasi 1998. Keenam poin Visi Reformasi tersebut adalah: 1. Supremasi hukum dengan jalan pengadilan terhadap Soeharto, 2. Penghapusan dwifungsi ABRI/ TNI, 3. Amandemen UUD 1945, 4. Otonomi daerah seluas-luasnya, 5. Penegakkan budaya demokrasi rasional, dan 6. Pertanggung jawaban Orde Baru. Sebagian Visi mungkin sudah diwujudkan namun sebagian visi masih juga belum berhasil direalisasikan.

Sedang Badarudin banyak bercerita bagaimana proses dinamika gerakan 1998 dari konsolidasi sampai terjadinya penggulingan Suharto. Beliau menyarankan agar mahasiswa bisa bersatu dan rutin berkoordinasi antar kampus dalam membuat desain yang utuh terhadapa gerakan mahasiswa. Catatan yang beliau berikan adalah tentang ketidaksiapan para penggagas reformasi pada waktu itu dalam mendesain apa yang harus dilakukan pasca pak harto jatuh. Bahkan ada tuntutan pembubaran GOLKAR dari berbagai kalangan namun mahasiswa juga kesulitan bersikap secara kompak karena tidak ada desain yang utuh terkait masalah tersebut. Ketidaksiapan ini menjadikan Reformasi justru terkesan cenderung stagnan dan kekuatan orde baru pelan dan pasti kembali berkuasa.
Badarudin juga mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa sekarang bukan lagi di era “retorika besar” sebagaimana gerakan 1998 namun gerakan mahasiswa sekarang gerakannya harus lebih detail dan dikaitkan dengan kapasitas keilmuannya. Sebagai contoh, jika ada mahasiswa jurusan Hukum maka dia harus mengikuti perkembangan masyarakat yang terkait masalah hukum dan dia dengan keilmuannya bisa menawarkan solusi ke stake holder negeri ini terkait permasalahan terkait. Kalau mahasiswa hanya demo ke DPRD atau Pemkot maka tidak akan ada solusi yang terintegratif. Sesekali bolehlah berdemo tapi harus disertai pengawalan secara detail terhadap masalah yang terkait, misalnya mengikuti proses hukumnya atau mengikuti perkembangan media dan dinamika masalahnya dan seterusnya.

Pak Aribowo justru banyak menyorot tentang kepandaian dan soliditas Militer dan Birokrat. Sehingga mereka sampai detik ini tetap menjadi kelompok yang paling kuat dalam percaturan politik nasional. Militer sempat mundur pelan-pelan namun 5 tahun pasca reformasi mereka sudah kembali dan mulai menguasai beberapa pos penting termasuk pos Presiden. Ini harus menjadi perhatian serius para pengawal 6 visi Reformasi. Jika ingin merubah negara, kita harus berani melakukan reformasi birokrasi. Pak Aribowo juga menyindir tentang besarnya ongkos politik sehingga sang calon pada akhirnya tidak bisa obyektif saat membangun suata kota atau propinsi / negara karena ada investasi politik yang terkait dengan berbagai pihak secara personal maupun institusi.
Demokrasi, kata pak Aribowo, memberikan ruang yang lebar bagi siapapun untuk tumbuh, termasuk PKS namun dampak demokrasi memang juga ada buruknya karena sering kebablasan sehingga Negara pun tidak berani membredel majalah Playboy karena takut melanggar HAM.
Di hadapan mahasiswa, pak Aribowo menegaskan bahwa antara kuliah dan menjadi aktivis harus bisa diselaraskan bukan dibenturkan sehingga banyak mahasiswa takut jadi aktivis karena khawatir jeblok nilainya. Semestinya justru mahasiswa harus banyak berlatih untuk menjadi aktivis agar sense kepedulian terhadap problem masyarakat diasah lebih dini sehingga nanti pada saatnya memimpin, perasaan itu sudah dimilikinya.

Acara diakhiri dengan beberapa tanya jawab. Suasana yang ramah menjadikan acara tidak terasa molor 1 jam dari rencana semulai. Acara ditutup pada pukul 23.00. (Fat)