Rencana Pemerintahan Kota Surabaya mendirikan beberapa SMPN baru di Surabaya Barat menuai protes beberapa sekolah swasta. Pertimbangan utamanya adalah bahwa SMPN yang akan didirikan di dukuh Lempung, kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep itu berdekatan dengan beberapa SMP Swasta yang sudah beroperasi puluhan tahun sehingga mereka berharap pembangunannya bisa dipindah didaerah yang secara geografis tidak berdekatan dengan sekolah mereka.
Hearing atau dengar pendapat 20 kepala sekolah SMP Swasta di wilayah Surabaya Barat dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya juga dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, kamis 3 Maret 2011 di ruang Banmus DPRD Kota Surabaya.
“Kami memang menolak pak pendirian SMPN ini,pertama, karena sangat berdekatan dengan sekolah-sekolah kami dan yang kedua, dalam jarak 200 meter dari titik pendirian tersebut juga sudah ada SMP Negeri yaitu SMPN 47, apa tidak semestinya jarak antar sekolah negeri itu sekurang-kurangnya 3 Km? Mohon aspirasi kami ini direalisasikan pak”, papas Sukarman, kepala sekolah brawijaya yang mewakili pihak sekolah.
Sahudi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memaparkan kenapa Pemkot Surabaya kemudian berencana membangun SMPN di Surabaya Barat. Ada data yang cukup mencengangkan semua yang hadir yaitu bahwa ternyata dari seluruh sekolah SMP swasta di Surabaya Barat hanya memiliki siswa 2709 orang. Padahal untuk Kecamatan sambikerep saja, data 2009, ada 3353 siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP disekitarnya. Dan di Kecamatan Tandes, data 2009, ada 9078 lulusan SD yang tidak terdaftar lanjut disekolah-sekolah swasta di sekitarnya. “Lack” data inilah menjadikan pertimbangan pemkot menambah SMPN di Surabaya Barat.
Faktanya, kata sahudi, Pemkot sudah melakukan pembinaan ke 16 sekolah swasta di Surabaya Barat, namun ada 6 sekolah yang tetap saja tidak berkembang. “Ini kan juga harus menjadi evaluasi serius para pelaku sekolah swasta, kenapa mereka tidak sekolah di sekolah-sekolah di sekitar rumah mereka. Data kami menunjukkan bahwa memang banyak sekolah swasta yang dibawah standar, mereka tidak memenuhi SPM, mohonlah mereka sadar diri untuk merger atau menutup diri”, jelas Sahudi.
“Terus terang saya berharap agar hasil pertemuan hari ini bisa berakhir dengan ‘sama-sama enak lah’ atau istilah keren nya itu ada ‘win win solution’, perlu ditekankan bahwa kami tidak pernah menolak SMPN karena memang itu adalah kebutuhan warga Surabaya Barat, kami hanya ingin agar secara geografis, pendirian SMPN ini dikaji ulang, tidak ditempat yang direncanakan karena ada keresahan,saya yakin masih banyak tempat lain, ini perlu kajian sosiologis,ini Bappeko yang bisa jawab”, papar Fatkur Rohman, anggota Komisi D yang juga ketua Fraksi PKS Kota Surabaya.
Bahkan, Masduki Toha, anggota Komisi D yang lain, mengusulkan agar lokasi yang sudah terlanjur diurug itu dibuat SMKN saja karena sekolah menengah kejuruan juga sangat dibutuhkan, sedang SMPN nya bisa dipindah didaerah lain. “Saya sepakat pendirian sekolah negeri di Surabaya Barat, tapi tolong pak sahudi, temen-temen di sekolah swasta ini secara psikologis belum siap jika SMPN nya ditempatkan ditengah-tengah mereka. Saya juga sepakat jika sekolah-sekolah swasta yang sudah lama dibina namun tidak juga berkembang, ya distop saja bantuannya berupa BOS dan BOPDA”, pungkas masduki.
Setelah mendapatkan banyak masukan dari anggota komisi D, bu Febri, staf Bappeko bagian Kesra segera menyambut dan berjanji akan melakukan kajian kembali perihal pendirian SMPN baru di daerah Sambikerep tersebut. “Ya bapak, kami akan segera koordinasi dengan pimpinan kami untuk mengkaji kembali pendirian SMPN ini dan memang ketika kami merencanakan SMPN ini, salah satu pijakan kami adalah adanya “lack” data yang disampaikan dinas Pendidikan dan kami tidak mengira bahwa akan ada dampak seperti yang dialami bapak-ibu dari sekolah swasta”, kata bu Febri.
