PKS Setuju Penutupan Dolly dengan Solusi Integral

Bicara permasalahan lokalisasi Dolly, yang kini tengah ramai dibicarakan, menurut saya, tidak bisa disederhanakan dengan statement “ditutup saja, urusan dampak nanti dibicarakan belakang”. Ini perlu solusi yang lebih integratif.  Langkah penutupan secara frontal tak akan menyelesaikan persoalan dan justru akan menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih rumit dan membahayakan. Pasalnya dikuatirkan justru akan terjadi penyebaran prostitusi yang bakal semakin sulit dideteksi. Seiring dengan rencana Penutupan, harus dipastikan ada Solusi yang integratif.

Di dalam Perda no 7 Tahun 1999 sudah jelas, dilarang menggunakan bangunan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan asusila. Kalau pemkot gagal menyakinkan publik bahwa mereka betul-betul berniat menyelesaikan masalah ini maka wajar kemudian jika ada anggapan sebagian pihak bahwa Pemkot telah melegalkan prostitusi, karena tidak melakukan “ruh” dari perda no 7 tahun 1999.

Kita semua bisa jadi berkontribusi terhadap permasalahan lokalisasi di Surabaya, khususnya pemerintahan kota, karena kita membiarkan mereka tumbuh dan berkembang dan ketika sudah menjamur kemudian kita baru bersuara. Karenanya, menyelesaikan lokalisasi harus cermat, hati-hati dan integratif.

Program-program yang selama ini sudah diimplementasikan oleh pemkot Surabaya harus dikaji ulang efektifitasnya, karena banyak yang melihat bahwa program-program itu sangat ego-sektoral sehingga terkesan hanya mengejar serapan anggaran APBD. Masing-masing SKPD menggulirkan program namun mereka tidak terkoordinasi dengan baik sehingga tidak mengarah kepada output atau outcome yang bisa saling menguatkan. Ada program pelatihan ketrampilan tapi kemudian juga sekedar pelatihan dan lemah dalam pendampingan, ada program penyuluhan atau pembinaan moral namun kurikulumnya terkadang tidak berbasis kebutuhan.

Secara pribadi, saya SEPAKAT DOLLY DITUTUP, namun agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu akar masalah adalah tidak adanya “Daftar Inverasasi Masalah (DIM)” terhadap permasalahan seputar lokalisasi ini. DIM itu sampai pada tingkat klasifikasi masalah sehingga untuk setiap satu klasifikasi masalah memiliki solusi yang berbeda.

Ini tidak hanya masalah kemiskinan, tapi juga masalah moral, bahkan ada yang karena jebakan dari mucikari dan sebagainya. Permasalahan mereka harus diklasifikasi dan harus dikaji secara integral kemudian diputuskan langkah-langkah seperti apa dan memang harus berkoordinasi dengan pemprof karena menyangkut warga non-Surabaya, Sehingga, tidak semua PSK harus “digebyah” uyah dengan pelatihan ketrampilan, dilihat dulu apa masalahnya.

Yang kedua, perlu adanya sistem yang memastikan bahwa tidak ada lagi penambahan PSK di Surabaya. Pendataan di wilayah-wilayah lokalisasi harus dilakukan secara ketat, tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah di bawah yaitu Kecamatan,kelurahan, RW dan RT namun juga kelompok-kelompok masyarakat termasuk LSM dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini perlu dilakukan karena ada indikasi bahwa aparatur pemerintah terlibat melindungi bisnis prostitusi ini, walau ini memang perlu dibuktikan, sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan maka penambahan PSK bisa dieliminir khususnya di lokalisasi sehingga kita bisa fokus mencari solusi untuk PSK yang sudah terlanjur ada di Surabaya.

Yang ketiga, pemerintah perlu berkoordinasi pula dengan seluruh stakeholder kota,  termasuk DPRD, Ormas-ormas, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan prostitusi ini. Harus ada “gerakan anti prostitusi” yang didengungkan pemerintah ke masyarakat sehingga akan meningkatkan kesadaran publik akan bahaya prostitusi. Ini mendesak, karena banyak laporan menyebutkan bahwa para PSK sudah menyerang kampung-kampung, mereka kos dan beroperasi dengan leluasa karena masyarakat Surabaya sebagian besarnya juga tidak peka terhadap aktivitas tetangganya.

Prostitusi terselubung ini lebih berbahaya, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga beroperasi ke tetangga, ini akan membahayakan masyarakat kita terutama generasi muda apalagi ada data bahwa penyebaran penyakit menular sebagiannya lewat para PSK.

Kalau perlu Pemkot membuat Hotline 24 jam untuk menampung laporan masyarakat jika mereka menemukan PSK liar di masyarakat.

Yang keempat, payung hukum yang menjadi pegangan pemerintah dalam melakukan tindakan memang harus ada kepastian implementasinya. Perda no 7 Tahun 1999 harus tetap menjadi ruh pemkot dalam melangkah, kemudian PErda 2 tahun 2008 tentang kepariwisataan dan payung hukum yang lain semisal UU 10 tahun 2009. Sebagai contoh, banyaknya RHU yang diindikasikan menjadi sarang operasi para PSK, pemerintah harus tegas jika memang mereka melanggar perda 2 tahun 2008. Harus ada kepastian sanksi, mulai sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan bahkan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Karenanya memng Pemkot harus segera memaparkan Daftar Invearisir Masalah (DIM) permasalahan prostitusi di Surabaya dari berbagai sudut, baik di wilayah prostitusi, di kampung-kampung, di tempat hiburan maupun di tempat-tempat yang lain yang berpotensi. Berpegang dengan payung hukum yanga ada dan melibatkan semua elemen memastikan ada langkah-langkah integratif atau terpadu sehingga ada solusi terbaik bagi semuanya.

Pemkot harus berani membuat keputusan tegas, ini harus ada interverensi, mungkin tidak semua bisa dipuaskan dengan kebijakan yang diambil, ada solusi yang terbaik untuk para PSK, masyarakat, orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya dari bisnis prostitusi dan yang lebih penting adalah solusi terbaik untuk generasi Surabaya ke depan.

<Fatkur Rohman> http://twitter.com/#!/Fatkur_R