RADAR SURABAYA-Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang ngotot melengserkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lewat Pansus Hak Angket perwali 56 dan 57 tentang Reklame, posisinya benar-benar terancam. Sebab sehari setelah rekomendasi pamakzulan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memerintahkan Wakil Sekjen DPP PD Munadi Herlambang untuk memanggil Wishnu.
Tak hanya Wishnu, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Surabaya berjumlah 15 orang juga ikut dipanggil di kantor DPD PD Jatim, Jl Kertajaya untuk diminta pertanggungjawaban atas sikapnya. Tapi, Wishnu yang juga ketua DPC PD Surabaya itu memilih mangkir dengan dalih ada urusan ke Jakarta.
Selain Wishnu, lima anggota FPD lainnya yang selama ini dikenal sebagai motor penggerak hak angket juga mangkir. Mereka adalah Ketua FPD Irwanto Limantoro, Sachiroel Alim, Ine Listiyani, Herlina Sunyoto, dan Ernawati. Tapi nama terakhir berdalih tidak bisa datang karena sakit. “Wishnu akan kita panggil lagi besok (hari ini -2 pebruari 2011-,red) karena hari ini (kemarin, red) katanya ke Jakarta ada urusan,” kata Ketua DPD PD Jatim Ibnu Hadjar, kemarin.
Adapun anggota FPD yang memilih aman dan mau datang adalah Mahmud, M Anwar, Rusly Yusuf, Ratih Retnowati, Agus Santoso, Ivy Juana, Subiantoro, Junaedi, Kartika Damayanti, dan Ninuk Siwi P. Nama terakhir ini baru datang setelah forum pemanggilan yang digelar mulai pukul 12.00 kemarin hendak berakhir. Mereka menghadap Munadi yang sudah menunggu di kantor DPD PD Jatim. Terlihat, sejumlah jajaran DPD ikut mendampingi, di antaranya Ketua DPD PD Jatim Ibnu Hadjar, Hartojo (wakil ketua), Muzayyin (wakil ketua), Junianto Wahyudi, dan Kadri Kusuma.
Sebelum pertemuan dimulai, suasana tegang sudah begitu terasa. Maklum, isu pencopotan pada Wishnu sebagai ketua DPC terus berhembus, begitu juga dengan ancaman pergantian antar waktu (recalling) terhadap anggota FPD. Tapi, pertemuan meminta pertanggungjawaban atas sikap pelengseran terhadap wali kota kemarin digelar secara tertutup. Meski begitu, sumber di DPD menyebutkan bahwa rata-rata dari anggota FPD yang datang memilih sikap aman dengan mengatakan kalau mereka tidak mendukung sikap fraksi. Sikap pemakzulan terhadap wali kota hanya dibuat oleh segelintir orang Demokrat. “Ada 7-8 orang yang mengaku tidak sepakat dengan fraksi,” kata Ibnu Hadjar.
Pengakuan para anggota FPD itu membuat Munadi dan jajaran DPD PD gamang langsung menjatuhkan sanksi. Sehingga, kemarin diputuskan dibentuk tim verifikasi lebih dulu untuk mencari bukti anggota FPD yang terlibat dalam pelengseran wali kota. Tim beranggotakan lima orang; Hartojo (Wakil Ketua DPD PD Jatim bidang OKK), Muzayyin (Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM), Kadri Kusuma (wakil ketua), Junianto Wahyudi (sekretaris Dewan Pembina), Titik Indarwati (wakil ketua).(rou)
Februari 4, 2011 @ 9:04 pm
Betul, lebih baik hari-hari ini menonton liputan upaya penggulingan di Mesir.
Kenapa rakyat disini yang sudah sangat susah masih diem dan mau menerima dan enggak bangkit seperti di Mesir? Jampi-jampi apa yang dipunyai pemerintah sekarang dong? Hebat ya.
Sebaiknya media jangan membesar-besarkan evakuasi, toh itu niatnya jauh lebih banyak untuk PENCITRAAN. Jangan menyenangkan pemerintah, sebab mereka sudah senang dan makmur, gaji dan tunjangan mereka jauh dari cukup. Buktinya Megawati bilang gaji dia dulu cukup dan malah lebih, katanya sambil nyengar-nyengir toh. Lebih baik menyenangkan rakyat dengan memberi mereka uang dan makan cukup dengan pengawasan yang baik sehingga uang dan raskin benar-benar sampai ke tangan mereka.
Mesir sama dengan Indonesia, Indonesia tak lebih dari Mesir, Sama saja, 30 tahun berkuasa bukan lagi ukurannya. Ukurannya adalah apakah mampu mengelola negara dan memakmurkan rakyat secara merata atau enggak.
Kalau kita lihat GDP Mesir dengan Indonesia, mana lebih banyak dong. Kalau kita lihat jumlah penduduknya, mana yang lebih sejahtera, Mesir atau Indonesia. Kalau kita lihat pembangunan sarana publik, mana yang lebih masif, Mesir atau Indonesia? Atau sama saja. Kalau sama saja, lalu gimana dong setelah melihat di Mesir.
Itu cara melihat. Itu dari satu sisi, belum yang lain-lain. Indonesia sebenarnya memiliki penduduk meskin lebih banyak, tapi tidak dikatakan.
Perekonomian katanya membaik, tapi rakyat di negeri kita buktinya banyak yang susah. Mereka banyak yang melarat, terpaksa jadi pemulung, jadi apa saja asal bisa makan, pemeritah enggak pernah membantu mereka kok. Mereka terpaksa cari makan sendiri-sendiri. Sementara orang-orang di eksekutif dan legislatif dan yudikatif hanya main sandiwara, mereka kaya-kaya. Rakyat menerima terus nasib buruknya. Kenapa rakyat susah itu masih mau menerima dan enggak bangkit seperti di Mesir? Jampi-jampi penenang apa yang dilakukan pemerintah sekarang kepada rakyatnya sehingga seakan-akan mereka menerima terus. Rakyat itu padahal banyak yang sudah enggak bisa makan, tidak punya daya beli, tapi diem saja. Sementara harga sembako tidak terjangkau lagi, naik tinggi dan pemerintah membiarkan semuanya mahal. Pengangguran makin banyak.
Lihat, di jalan-jalan dan di bus-bus, mereka berjubel, semua susah. Sementara yang kaya main kaya. Ini bukan soal berkuasa 30 tahun atau baru 6 tahun. Ini soal kemampuan mengeloal negara. Bagaimana negara bisa menghidupi kalau enggak punya sumber penghasilan, negara enggak punya pabrik, hanya punya satu sumber pendapatan, narikin pajak doang. Apa enggak masuk jurang? Harga sembako tinggi lho kalau dibandingkan di negara-negara lain dari segi penghasilan rata2 masyarakat masing-amsing. Lalu di negeri kita orang Indonesia, lapangan pekerjaan untuk rakyat enggak ada. Mereka petani juga enggak punya sawah, mereka nelayan tidak punya perahu, punyanya hanya motor ojek, lalu ke kota-kota, ngojek. Uang yang didapat enggak ada nilainya. Beda dengan masa Megawati dan sebelumnya. Uang Rp 20 – 50 ribu saja nilainya masih agak lumayan, bisa membeli banyak barang. Sekarang enggak ada. Mereka makin susah sekarang, tidak bisa makan.
Liputan sebaiknya jangan membesar-besarkan evakuasi. Tujuan dan niat pemerintah lebih banyak untuk PENCITRAAN. Sebetulnya kawan-kawan kita di Mesir tidak menginginkan evakuasi sebab mereka semua MUSLIM bukan BULE lagi jadi teman-teman itu aman kok. Lihat, gemuk-gemuk lagi, pertanda lebih makmur kalau dibandingkan di negeri sendiri, tau. Nanti kawan-kawan kita kalau mau kembali ke Mesir lagi emangnya gratis semua? Siapa yang akan membiayai semuanya? Apa teman-teman kita setelah sampai di Indonesia bisa kembali ke Mesir naik pesawat lagi gratis? Sekarang katanya mereka di Mesir kurang makanan, seperti yang diakui kawan dari Gontor yang disiaran tadi petang oleh sebuah TV, langsung dari Mesir. Bukannya pemerintah SBY kini sudah menganggarkan uang banyak untuk itu semua itu? Untuk evakuasi dll. Kemana sebagian perginya dana itu? Masih ada juga yang suka menyunat atau mem-markup anggaran ya? Ah kau. Transparan dong.
Jadi dirinci ke publik, semua dana untuk misi evakuasi dan lain-lain itu, berapa untuk kedutaan besar, dan berapa untuk kementerian luar negeri Indonesia sendiri, adakah dan berapa uang saku untuk ongkos pulang kawan-kawan kita ke daerah masing-masing, sebab tidak semuanya tinggal sekitar Jakarta. Sebenarnya, mulanya mereka ingin tetap di Mesir, karena kata mereka bahwa mereka kebanyakan akan ada ujian untuk Masters degree mereka dan ada juga yang untuk ujian S1 mereka, ada yang akan ujian untuk PhD mereka, tapi kacau mereka dibujuk, untuk enggak bilang “dipaksa” pulang, dengan janji-janji nanti ketika kembali lagi ke Mesir semuanya gratis. Jangan mereka dijadikan alat pencitraan.
Kalau benar-benar niat evakuasi, seperti Malaysia dong, mengirim banyak pesawat militer Hercules, lesehan, tidak memanjakan. Malaysia juga sudah mengirim kapal perangnya untuk evakuasi lebih serius, memuat lebih banyak penumpang, lebih aman lagi. Kita memang dangkal enggak bisa mikir dalam, dalam segala bidang. Malu ah sama Malaysia.