suarasurabaya.net| Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya menggunakan data ‘palsu’ dalam dengar pendapat Pansus LKPJ di ruang Banmus DPRD Kota Surabaya, Jumat (11/06) sore. Data ‘palsu’ itu, terkait dengan pengangguran di Kota Surabaya.
Sebagaimana diketahui, satu diantara indikator RPJMD 2006-2010 yakni prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data awal yang dipakai data tahun 2005 dimana TPT adalah 7,48 %. Dalam buku LKPJ Walikota yang diserahkan ke Pansus, disebutkan bahwa jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2006 sampai 2009 adalah: 2006 : 93.136 (7,28 %), 2007 : 98.557 (7 %), 2008 : 85.993 (6,72%), 2009 : 76.964 (6,01 %).
A SYAFI’I Kepala Disnaker Surabaya mengatakan Disnaker sudah melakukan banyak interverensi untuk mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Diantaranya, dengan pelatihan ketrampilan dan kemudian membuat kelompok-kelompok wirausaha. ”Tahun ini kita mentargetkan 8.800 orang ikut dalam pelatihan ketrampilan dari 85.000 an orang yang masuk kategori pengangguran terbuka di tahun 2010 ini,”ujarnya.
Dari paparan A SYAFI’I terungkap bahwa kurang dari 10 % yang bisa difasilitasi Disnaker untuk diberikan pelatihan ketrampilan. Karenanya, wajar jika Pansus LKPJ kemudian mempertanyakan keabsahan data tingkat pengangguran yang diberikan Pemkot.
“Berarti ada 90 % pengangguran dong pak tiap tahun yang tidak tercover Disnaker?, tanya FATKUR ROHMAN wakil ketua Pansus LKPJ. Kadisnaker ternyata membenarkan.
“Jika ada 90 % yg tidak tertangani tiap tahun, semestinya jumlah pengangguran semakin tahun semakin besar, Tapi kenapa dalam laporan di LKPJ, misal tahun 2006 ke 2007, kok hanya terpaut 5000-an tambahan penganggurannya, ini aneh pak menurut feeling saya,”tegas FATKUR.
Akhirnya Disnaker mengaku bahwa data yang dipakai selama ini data 2005. Kemudian dikurangi tiap tahunnya dengan yang sudah tercover dalam pelatihan ketrampilan. Jadi, data 2006, 2007, 2008 dan 2009 adalah memakai data 2005 yang dikurangi sekitar 10% tiap tahunnya dari yang ikut pelatihan keterampilan.
“Semestinya data 2007 itu turun pak, mungkin salah tulis data, kita baru mulai pakai database insya Allah 2010 ini pak,”jawab SYAFI’I.
Mendapat jawaban ini, kontan FATKUR mengatakan “Wah, jelas saja, capaian RPJMD nya bagus dan tercapai. Tiap tahun pasti turun angka penganggurannya, data 2007 adalah data 2006 dikurangi dengan jumlah yang ikut pelatihan di 2007, begitu seterusnya, palsu dong datanya”.
Menyikapi data yang tidak akurat ini, Pansus memberikan catatan “tebal dan miring”, semoga Pemkot Surabaya tidak mengulangi hal yang memalukan ini. Dan di kemudian hari bisa menyajikan data yang jujur dan akurat.
Pansus berharap, Disnaker dan juga Bappeko bisa memikirkan terobosan untuk pengentasan penggangguran di kota Surabaya. “Jika polanya masih seperti sekarang, dengan pelatihan dan modal, apalagi hanya mencover 10%, hasilnya pasti pengangguran akan semakin besar jumlahnya.
Kalau perlu membuat sebuah “desk” khusus untuk menangani permasalahan pengangguran, koordinasi dari berbagai dinas misal Disnaker, Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperindag,”pungkas FATKUR. (tin)
