KBRN, Surabaya : Setelah senin lalu terbentuk, Panitia pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya mengagendakan akan melakukan rapat kerja pertama Jumat nanti (20/9). Wakil Ketua Panlih Wawali, Fatkur Rohman, Kamis (19/9) mengatakan, dalam pertemuan nanti pihaknya akan menyamakan persepsi tujuh anggota panlih, sekaligus membuat skedul kerja.
“Biar tdiak ada anggapan masyarakat, panlih main-main saya usulkan ke ketua (Panlih) buat skedul” ujarnya.
Hanya saja menurut anggota Fraksi PKS ini, persoalan yang mengemuka saat ini terkait masalah anggaran. Pihaknya masih belum bisa memutuskan anggaran operasional dari mana, ikut pansus (pemilihan) atau mengeluarkan dana sendiri.
“Masak kita kerja untuk kepentingan publik pake dana pribadi kan ya lucu” katanya.
Di sisi lain, jika mengalokasikan untuk anggaran panlih, ia khawatir memiliki dampak hukum.
“Jangan sampai buat anggaran sendiri, gara-gara aqua nanti berurusan dengan hukum” terang alumnus ITS Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD ini mengakui, dalam melaksanakan tugasnya anggota panlih membutuhkan anggaran, salah satunya untuk menghadirkan pengamat hukum jika terdapat perbedaan persepsi soal pemilihan antar anggota.
“Jika terdapat perbedaan(pendapat), kan kita perlu mengundang pakar hukum. Dan itu butuh biaya” jelasnya.
Untuk menuntaskan masalah anggaran dan skema kerja, panlih dalam pertemuan mendatang berencana mengundang Sekretariat DPRD dan perwakilan pansus Wawali.
“Akan kita undang juga anggota pansus, jika anggaran dari pansus apakah tiap kegiatan harus tanda tangan pansusu kan ribet” paparnya.
Namun demikian, Fatkur R0hman memastikan kerja panlih lebih mudah, karena hanya menjalankan isi tata tertib pemilihan.
Sementara menanggapi status DPO (Daftar Pencarian Orang) Polrestabes Surabaya salah satu Cawawali yang diusung PDIP, wakil Ketua Panlih Fatkur R0hman menegaskan, lebih mempercayai fakta dari sekedar kabar yang berkembang.
“kalau omongan di luar gak bisa dipake, kita perlu datanya seperti apa” tegasnya.
Namun, ia memastikan dari persyaratan yang disampaikan dua calon Wakil Walikota, yakni Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana dan Ketua Fraksi PDIP Syaifudin akan diklarifikasi ke pihak terkait untuk memenuhi validitasnya.
“jika perlu klarifikasi, akan kita lakukan” kata Fatkur.
Fatkur mengatakan, dari hasil verifikasi jika ada persyaratan yang tiak bisa dipenuhi oleh calon wawali, pihaknya akna melaporkan ke pimpinan DPRD.
“jika ada yang tidak memenuhi, kita kembalikan ke rapat pimpinan” ujarnya
Ia mengaku, dalam setiap hasil kerja panlih akan dilaporkan ke pimpinan dewan. Panlih memastikan kan berkerja profesional. Tetapi, jika ada dinamika politik, Fatkur menyerahkan urusan ke partai poltik masing-masing. Pihaknya yakin proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya akan berjalan lancar. (Indriatno/BCS)
