Ini terungkap saat Hearing komisi D DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota, 18 Mei 2011, di ruang komisi D DPRD Kota Surabaya. Direktur utama RS Soewandi, dr didiek, menyampaikan bahwa secara umum RS soewandi itu sudah overload sehingga perlu pengembangan dan pembangunan segera. “Walau tanpa promosi, banyak pasien berjubel ke RS Soewandi, senin lalu 16 Mei 2011 saja, 1 hari datang nyampai 870 pasien, karenanya idealnya perlu 400 tempat tidur, sekarang hanya da 198 tempat tidur”, kata Dr Didek saat hearing.
Beberapa anggota komisi D bahkan ada yang mewacanakan untuk pembangunan RS Daerah baru di wilayah timur atau utara. Namun, Fatkur Rohman berpendapat lain.
Anggota komisi D dari Fraksi PKS ini justru kurang sepakat jika harus terburu-buru melakukan pembangunan RS baru di Surabaya. Bahkan Fatkur mengkritisi apa yang disampaikan oleh dr Didiek perihal berjubelnya RS Soewandi. Secara umum Fatkur sepakat dengan pengembangan ruangan untu RS Soewandi, namun berjubelnya RS Soewandi perlu ditelusuri dan dikaji dulu apa sebabnya.
“Saya justru menduga bahwa banyaknya pasien di RS Soewandi itu adalah akibat dari pola desentralisasi pelayanan kesehatan yang gagal dilakukan pemerintah kota Surabaya”, cetus Fatkur.
Menurut Fatkur, ada beberapa kemungkinan, pertama, karena kualitas puskesmas kita yang masih buruk, kedua, kerjasama pelayanan jamkesmas kuota dan non kuota dengan beberapa RS Swasta tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat sehingga orang berduyun-diyun ke soewandi saja, ketiga, semakin banyak pasien berarti perlu evaluasi program-program dinas kesehatan, Ini harus dikaji secara matang sebelum dibuat rekomendasi perlu tidaknya pengembangan RS Soewandi atau bahkan wacana RS daerah baru
Semestinya ujung tombak pelayanan kesehatan adalah di Puskesmas, kecuali perlu tindakan lebih. Sehingga fokus perhatian kita semestinya adalah pada peningkatan kualitas puskesmas dalam hal sarana prasarana maupun tenaga medisnya.
Manajemen RS Soewandi juga lebih perlu didahulukan untuk dibenahi, mengingat banyak kasus-kasus terakhir misalnya Obat kadaluwarsa, makelar SKTM dan dugaan konflik internal paramedis. RS Bakti Dharma husada juga perlu dievaluasi karena ada temuan dari anggota komisi D bahwa masyarakat ternyata belum tertarik dengan RS baru.
“Karenanya wacana Pembangunan RS baru memerlukan Pra FS (Feasibility Study) sehingga langkah-langkah pemerintah kota dalam pelayanan kesehatan ini bisa efektif, efisien dan tidak muspro”,tutup Fatkur.
