PTT Diiming-imingi Gaji Besar agar Tak Bisa Jadi PNS
SURABAYA, LIcom: Ada strategi terselubung dalam menata kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya. Disinyalir, dengan menawarkan iming-iming gaji yang lebih besar, pegawai tidak tetap (PTT) yang sudah masuk database, memilih keluar baik-baik.
Sehingga pemkot yang memang berniat mengeluarkan PTT itu tak disalahkan telah mengeluarkan pegawai itu secara sengaja. Tapi dengan cara strategi terselubung itu, pemkot bisa lepas tangan karena tak dipersalahkan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman, ada dugaan jika PTT yang digaji dengan nilai antara Rp 400 ribu, diiming-imingi dengan gaji outsourching yang sebesar Rp 700 ribu. Sementara PTT yang lama tak diangkat jadi putus asa dan tertarik untuk ikut outsourching.
Yang ada, lanjut Fatkur, PTT yang masuk database di Badan Kepegawaian Diklat (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), memilih keluar dengan sendirinya. Mereka memilih jadi outsourching dengan harapan mendapat gaji lebih besar.
“Kalau mengeluarkan PTT yang sudah masuk database, BKD tentu harus konsultasi dengan BKN, jadi tak bisa sembarangan. Apalagi yang masuk database itu sudah diatur dalam PP,” ujar Fatkur.
Pernyataan Fatkur ini terkait kabar Pemkot Surabaya telah mengeluarkan 800 PTT. Fatkur menilai, pemkot seharusnya tak membuat kecemburuan PTT dengan outsourching. Bahkan pemkot melalui BKD diharapkan menata ulang job PTT. Artinya, pekerjaan PTT itu jangan diambil alih sepenuhnya oleh tenaga outsourching, sehingga PTT harus kehilangan pekerjaannya.
Fatkur juga mengakui, dalam mengurus status PTT untuk jadi PNS, pemkot memang tergantung dengan pusat. Namun hal itu jangan selalu dijadikan alasan jika formasi PTT belum ada alias kosong. Tapi BKD bisa memberdayakan PTT yang ada dan segera mengusahakan pengurusan status kepegawaian PTT.
Pasalnya dalam PP 48/2005, tenaga kerja yang sudah masuk database memang harus diselesaikan status PNS-nya. Karena itu, jika ada rekrutmen CPNS, sebaiknya PTT seperti ini harus mendapat prioritas.win/LI-07-April 2011
