Razia yang direncanakan pemkot Surabaya kepada para PSK didukung oleh Fatkur Rohman, Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya. Rencana pemkot untuk memulangkan mereka yang tak memiliki KTP Surabaya dinilai Fatkur patut diapresiasi. “Namun, jangan hanya didekati dari kacamata kependudukan saja, razia belum cukup, harus ada penanganan yang integral”, ujarnya di Gedung Dewan.Faktur yang diplot fraksi PKS menjadi anggota Komisi D, menambahkan, jika razia yang dikedepankan, hanya ekses negatif urbanisasi saja yang dilihat. Lonjakan PSK tidak hanya karena tekanan ekonomi, tapi ada juga yang disebabkan karena problem keluarga, lingkungan atau terjebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.“Penyelesaiannya harus dipilah-pilah, sehingga tepat sasaran” sambungnya. Namun demikian, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten lain. “Agar tidak sekedar memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain”, papar Fatkur yang juga ketua DPD PKS Kota Surabaya.Harapannya, kedepan razia rutin yang diadakan pemkot harus diimbangi dengan solusi yang melibatkan banyak pihak.“Tidak cukup dengan diberi uang saku untuk pulang kampung saja bagi yang luar Surabaya atau pembinaan bagi yang berasal dari Surabaya saja” pangkas Fatkur.Razia PendatangRazia pendatang paska lebaran juga disarankan Fatkur tidak hanya bagi para PSK, tapi juga seluruh warga masyarakat sehingga tidak terkesan diskriminatif. “Potensi kriminalitas sebagai ekses negatif urbanisasi harus dilihat secara komprehensif”, ujarnya.Karena itu, tambah Fatkur yang diplot Fraksi PKS di Komisi D, seluruh pendatang yang tidak memiliki keterampilan, harus diperhatikan. “Bukan hanya PSK saja yang dirazia”, tambahnya.Ditanya lebih lanjut, Fatkur menjelaskan, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin konstitusi kita. Sampai saat ini urbanisasi di Surabaya belum dapat dikendalikan dengan baik. Urbanisasi punya nilai yang positif bila dikelola dengan baik.“Bisa membuat kota semakin berkembang, maju dan modern” ujarnya. Yang perlu ditangkal adalah ekses negatifnya.Selama ini susah dibedakan antara mereka yang ke Surabaya untuk belajar, bekerja, atau berwisata. “Kalau ke luar negeri kan jelas karena ada jenis visanya”Orang yang tidak punya keterampilan belum tentu ia akan bertindak kriminal. Bisa jadi ia bermaksud belajar, mencari pengalaman kerja, yang memang di Surabaya kesempatannya lebih terbuka. ”Ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah asal yang tidak bisa membuka lapangan kerja yang diminati” pungkasnya.http://fpks-surabaya.org/
Related Posts
